Diberlakukan Mulai Agustus Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Belum Pernah Dibahas di DPR

Diberlakukan Mulai Agustus Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Belum Pernah Dibahas di DPR Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) jadi sorotan. TRIBUN-MEDAN.com - Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) jadi sorotan. Mulai Agustus ini, pemerintah mengoperasikannya. Diketahui ada 900 titik uji coba penyaluran bansos lewat KDKMP. Seperti diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penyaluran bansos lewat KDMP akan dilayani oleh agen-agen dari perbankan "Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan," kata Gus Ipul. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan kajian matang dan memitigasi risiko terkait rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selly menegaskan, hingga saat ini skema baru tersebut belum pernah dibahas secara resmi dalam Rapat Kerja (Raker) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos. "Karena itu, kami masih menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya," kata Selly kepada wartawan, Selasa (28/7/2026). Menurut dia, sebelum ada pembicaraan di ruang rapat Komisi VIII, maka kebijakan itu dianggap masih belum pasti. Namun, Selly pada prinsipnya menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas bansos. Hanya saja, ia mengingatkan Kemensos untuk belajar dari berbagai kasus kegagalan di masa lalu yang merugikan masyarakat miskin. Selly mencontohkan sejumlah celah kejahatan yang pernah terjadi, seperti manipulasi bansos senilai ratusan juta rupiah lewat Kantor Pos di Mundu, hingga masalah mobilisasi paket sembako menggunakan sistem e-waroeng yang spesifikasi dan volumenya kerap dikurangi oleh oknum. Ia mengungkapkan, transformasi penyaluran bansos sudah ada sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Namun, niat baik itu seringkali menjadi celah sejumlah oknum jahat. Selly juga menyinggung sistem penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Combo Himbara yang selama ini difungsikan agar masyarakat prasejahtera leluasa mengambil bantuan di mesin ATM mana pun. Dia tidak ingin skema baru via koperasi justru merepotkan warga.