Guru TK Se-Indonesia Ngadu ke Dasco, Minta Diangkat Jadi PPPK

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi IGTKI-PGRI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026). - Ketua Umum IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan guru TK swasta yang masih berstatus honorer. - Dewan Kehormatan IGTKI Suhendri mendorong DPR segera menyelesaikan RUU Sisdiknas demi pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah. Suara.com - Wakil Ketua (Waka) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026), untuk mendengar dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Audiensi itu dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani beserta jajarannya, bersama Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. Eka mengatakan bahwa IGTKI memiliki sekitar 350 ribu anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik," kata Eka usai audiensi. Dia mengatakan ada sejumlah aspirasi IGTKI yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI terkait kondisi kesejahteraan para guru taman kanak-kanak (TK). Di antaranya adalah persoalan mayoritas guru TK yang masih berstatus honorer karena sebagian besarnya di bawah naungan TK swasta. Menurut dia, para guru TK itu berharap agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, dia berharap agar program inpassing bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia. "Kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya juga yang kaitannya dengan taman kanak-kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun dapat dicanangkan mulai dari taman kanak-kanak, yaitu TK B," katanya sebagaimana dilansir Antara. Sementara itu, Dewan Kehormatan IGTKI Suhendri mengatakan pihaknya mendorong agar DPR juga segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasalnya, dia mengatakan bahwa advokasi terkait pendidikan sangat diperlukan di daerah agar anak-anak Indonesia bisa mendapat pendidikan layak untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, dia juga mendorong agar adanya peningkatan kompetensi guru, baik formal maupun nonformal secara lebih luas, khususnya untuk guru-guru di daerah. Sebab selama ini, kata dia, masih banyak guru di TK yang memiliki kualifikasi formal hanya tamat SMA atau SMK. "Memang sudah ada program pemerintah untuk peningkatan kompetensi melalui jalur S1, tapi kalau bisa dicanangkan lebih luas juga akan lebih baik," kata Suhendri. Di sisi lain, dia juga menyampaikan masih banyak sekolah atau TK yang belum mendapatkan program akreditasi. Menurut dia, akreditasi juga perlu merambah hingga ke daerah-daerah. "Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya terhadap guru-guru TK khususnya. Kami akan berjuang lebih keras lagi agar bisa nanti tercapai Indonesia Emas 2045," kata dia.