Kebebasan Berpendapat Disebut Harus Diiringi Tanggung Jawab dan Argumentasi yang Kuat

Kebebasan Berpendapat Disebut Harus Diiringi Tanggung Jawab dan Argumentasi yang Kuat Jakarta, VIVA – Kebebasan berpendapat dinilai tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, diingatkan agar setiap kritik terhadap kebijakan publik disampaikan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan data yang terverifikasi dan argumentasi yang kuat. Pandangan itu disampaikan Co-Founder Malaka Project, Dea Anugrah, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Hak Konstitusi atau Sekadar Ilusi? Menurut Dea, kritik yang dibangun di atas fakta dan proses verifikasi akan memberikan kontribusi positif bagi ruang demokrasi sekaligus menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Kita bisa melakukan apa yang selama ini jadi standar jurnalistik. Jurnalistik itu kalau kita peras sampai ke esensinya, cuma satu: verifikasi. Verifikasi adalah yang pertama dan terpenting dalam kerja jurnalistik. Itu juga yang akan membedakan kerja jurnalistik dari gosip," ujar dia, dikutip Kamis, 30 Juli 2026. Ia menilai pendekatan tersebut membuat kritik menjadi lebih substantif karena didasarkan pada data yang telah diverifikasi, argumentasi yang kuat, serta tidak mengedepankan serangan emosional maupun personal. Dea juga menggambarkan kebebasan berpendapat sebagai sebuah proses yang perlu terus dirawat secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan ruang demokrasi harus dibangun melalui pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan sehingga kritik yang disampaikan benar-benar mampu memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan. Dalam kesempatan itu, Dea menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Ia berpandangan setiap kebijakan publik yang dinilai memiliki kelemahan perlu mendapat masukan yang konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat. Selain itu, Dea mengajak kalangan mahasiswa untuk terus menjaga tradisi demokrasi melalui berbagai cara, tidak hanya dengan menyampaikan aspirasi di ruang publik, tetapi juga memperkuat keterlibatan langsung bersama masyarakat. "Disinilah kita perlu mengimajinasikan ulang (gerakan mahasiswa). Tidak ada yang salah dengan demonstrasi. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang merawat tradisi demokrasi di kampus di seluruh Indonesia dengan cara berdemonstrasi. Tetapi kalau kita hanya mengulang-ulang koreografi itu saja, ada banyak sekali kesempatan yang kita lewatkan," katanya.