Marak Fenomena Open Donasi dari Konten Viral, Dinsos Jatim: Akunnya Tidak Bisa Dikontak

Marak Fenomena Open Donasi dari Konten Viral, Dinsos Jatim: Akunnya Tidak Bisa Dikontak Belakangan semakin marak fenomena open donasi di media sosial dengan mengandalkan konten viral. Hal itu kemudian menjadi perhatian Dinas Sosial Ringkasan Berita: - Dinsos Jawa Timur mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap open donasi di media sosial - Warga diminta memastikan kebenaran informasi, tujuan donasi, serta kredibilitas pihak penggalang dana agar bantuan benar-benar tepat sasaran. - Dinsos akan menindaklanjuti laporan dengan memastikan apakah masyarakat tersebut sudah menerima bantuan pemerintah atau membutuhkan intervensi lebih lanjut. Laporan wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Belakangan semakin marak fenomena open donasi di media sosial dengan mengandalkan konten viral. Hal itu kemudian menjadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur. Saat ini cukup banyak konten yang dibuat masyarakat dengan tujuan menarik simpati dan empati dan kemudian tak jarang membuka open donasi. Hal ini tak luput dari perhatian Pemprov Jatim. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menegaskan, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan tujuan penyaluran bantuan sebelum memberikan donasi kepada pihak yang menggalang dana melalui platform digital. "Kami juga memantau konten konten yang misalnya lansia terlantar, anak terlantar, yang diunggah di media sosial kemudian viral. Biasanya ketika kami dapat informasi tersebut kami langsung terjunkan tim mengecek kebenarannya,” kata Novi, Kamis (23/7/2026). “Kami turun untuk memastikan apakah mereka sudah dapat bantuan pemerintah baik itu bansos, PKH ataupun intervensi yang lain. Ada beberapa yang memang misalnya belum dapat pasti kami tindak lanjuti. Tapi ada pula beberapa yang coba kita jangkau, akunnya tidak bisa dikontak, di lokasi ternyata tidak ada, atau sebenarnya orang yang ada di video tersebut sudah dapat bantuan intervensi dari pemerintah,” tegasnya. Untuk itu ia meminta masyarakat juga ikut aware dan berhati-hati sebelum melakukan donasi. Bukan berarti pemerintah mengimbau atau melarang masyarakat untuk berdonasi. Namun, masyarakat perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan disalurkan melalui pihak yang memiliki tanggung jawab yang jelas. “Terkait berbagai kasus yang viral di media sosial, kami mengimbau masyarakat maupun pengguna media sosial yang ingin berdonasi agar memastikan terlebih dahulu tujuan donasinya. Kami tidak melarang masyarakat berdonasi, tetapi perlu diketahui bahwa dalam beberapa kasus pemerintah sebenarnya sudah hadir dan memberikan penanganan,” ujar Novi. Menurutnya, masyarakat sebaiknya menyalurkan bantuan kepada pihak yang dapat dipastikan kredibilitasnya. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang serta Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan. “Jadi, jika ingin berdonasi, silakan disalurkan ke tempat yang benar-benar dapat dipastikan tepat sasaran. Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1961. Selain itu, di Jawa Timur juga sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengumpulan sumbangan. Artinya, kita harus mulai memastikan bahwa setiap donasi memiliki penanggung jawab yang jelas dan memenuhi ketentuan perizinan,” katanya. Novi juga mengakui, penggalangan dana di media sosial sering kali sulit dipantau karena identitas pengelola akun tidak selalu jelas. Kondisi tersebut membuat pemerintah kesulitan melakukan penelusuran apabila muncul dugaan penyalahgunaan donasi. “Di media sosial, hal seperti itu sering kali kurang jelas. Kami juga tidak selalu bisa melacak karena terkadang akun-akunnya sulit diidentifikasi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk memastikan bahwa donasi yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang kita kenal sehari-hari dan juga membutuhkan bantuan,” ujarnya. Meski demikian, Dinsos tetap mengapresiasi apabila unggahan yang viral bertujuan untuk membantu sesama. Menurut Restu, informasi yang beredar di media sosial justru dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi warga yang membutuhkan bantuan. | Update Laka Tol Pandaan-Malang, RSSA Malang Lakukan Visum & Sediakan Peti Jenazah Rombongan Makassar | |---| | Sosok Nevirizal Mundur dari Jabatan Asisten Setdakab usai Putrinya Pamer Kemewahan dan Timbun BBM | |---| | Siap Hadapi Mantan Klubnya, Robi Darwis Ingin Jadikan Piala Presiden 2026 sebagai Ajang Adaptasi | |---| | Proyek Betonisasi Dimulai, Jalan Hasanudin Kota Batu Ditutup hingga Oktober 2026, Ini Alternatifnya | |---| | Hadapi Persib Bandung, Arema FC Boyong 27 Pemain untuk Tampil di Piala Presiden 2026 | |---|