Seluruh Desa-Kelurahan di Madiun Sudah Punya Koperasi Merah Putih, 53 Beroperasi di Luar Gerai

Seluruh Desa-Kelurahan di Madiun Sudah Punya Koperasi Merah Putih, 53 Beroperasi di Luar Gerai Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun telah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ringkasan Berita: - Seluruh 198 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Madiun kini telah memiliki 206 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis desa. - Sebanyak 53 KDMP telah menjalankan kegiatan usaha, namun masih menggunakan balai desa atau kantor kelurahan sebagai tempat operasional Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun telah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2026, pembentukan KDMP telah mencapai 100 persen dengan total 206 koperasi yang tersebar di 198 desa dan 8 kelurahan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Citra Noviyanto, mengatakan capaian tersebut menjadi tonggak awal penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun. "Di Kabupaten Madiun ada 198 desa dan 8 kelurahan, sehingga seluruhnya sudah terbentuk 206 KDMP atau 100 persen," ujar Citra, Rabu (29/7/2026). Baca juga: Perguruan Tinggi Diajak Jadi Motor Modernisasi Koperasi di Kediri, Perannya Dinilai Signifikan Dari total 206 KDMP tersebut, sebanyak 53 koperasi telah mulai menjalankan kegiatan usaha. Namun, operasionalnya masih memanfaatkan fasilitas milik pemerintah desa maupun kelurahan karena belum dapat menempati gerai permanen yang dibangun melalui program pemerintah. "Yang dimaksud beroperasi adalah sudah memiliki unit usaha, bukan berarti sudah menempati gerai. Dari 53 KDMP tersebut, sebanyak 25 merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada, seperti Koperasi Wanita," katanya. Menurut Citra, gerai permanen baru bisa digunakan setelah proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah selesai dilakukan. "Sampai sekarang belum ada serah terima. Setelah aset diserahkan kepada pemerintah desa untuk KDMP desa dan pemerintah daerah untuk kelurahan, barulah gerai bisa digunakan untuk operasional," jelasnya. Sembari menunggu proses tersebut, koperasi yang telah aktif menjalankan usaha menggunakan ruang di balai desa atau kantor kelurahan sebagai kantor sementara. "Ada yang menggunakan salah satu ruangan di balai desa atau kantor kelurahan. Jadi sementara memanfaatkan gedung pemerintah desa yang sudah ada," ujarnya. Disperdagkop-UM juga mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat terkait penempatan manajer KDMP di masing-masing gerai. "Belum ada informasi resmi terkait penempatan manajer. Kalau sudah ada arahan dari pemerintah pusat, tentu akan kami sampaikan," katanya. Sementara itu, terkait penyelesaian pembangunan gerai KDMP, pihaknya belum dapat memastikan target waktunya karena seluruh jadwal pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pelaksana pembangunan terus dilakukan agar program berjalan sesuai rencana. | Tangis Khairul Pedagang Martabak Kemalingan HP untuk Kado Ultah Anak, Hasil Nabung Selama 4 Bulan | |---| | Polisi Sterilkan Surabaya, Markas Kelompok Bentrok Digerebek, Stik Golf Hingga Golok Disita Petugas | |---| | Pengakuan Calon Kades di Pati Harus Siapkan Rp165 Juta dalam 1 Hari, Terpaksa Jual Emas hingga Motor | |---| | Gagal Salip Motor Vario di Paju Ponorogo, Truk Boks Serempet Pegawai BUMD Hingga Tewas di Lokasi | |---| | Mengenal AKBP Alaiddin, Kapolres Jember Baru yang Berpengalaman di Reserse Kriminal | |---|