Setujui Hibah Kapal Induk DPR Dukung Modernisasi Kekuatan Laut Indonesia

Dark/Light Mode BREAKINGNEWS Setujui Hibah Kapal Induk DPR Dukung Modernisasi Kekuatan Laut Indonesia Rabu, 22 Juli 2026 07:05 WIB RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). Persetujuan diambil dalam rapat paripurna ke-26 Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, persetujuan parlemen diperlukan dalam proses pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya. "Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?" tanya Puan Maharani. "Setuju," jawab seluruh peserta rapat. Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Satrio Djiwandono menyampaikan surat Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 mengenai permohonan persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri. Penerimaan hibah itu merupakan langkah strategis yang menyentuh pilar kedaulatan negara dan juga memperkuat pertahanan yang harus memenuhi ketentuan konstitusi dan tata kelola keuangan negara. "Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penerimaan hibah dari Pemerintah atau lembaga asing wajib memperoleh persetujuan DPR," ujar Budi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Diketahui, kapal induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan datang di Indonesia pada 20 September 2026. Kapal senilai 54.022.426,67 euro atau Rp 1,1 triliun akan bersandar di Teluk Ratai, Lampung. Komisi I DPR, lanjut Budi, telah menggelar rapat kerja bersama Pemerintah pada 20 Juli 2026 yang dihadiri Kemenhan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan untuk membahas usulan tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan yang komprehensif dari Pemerintah dan pandangan substansi dari seluruh fraksi di Komisi I DPR, maka dengan segenap pertimbangan strategis, Komisi I DPR secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menambahkan, hibah itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan daya gentar TNI di kawasan. Tentunya tanpa mengubah karakter politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai persiapan Indonesia untuk melakukan agresi militer terhadap negara lain," kata Nurul di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebaliknya, kata dia, kapal itu akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, memperkuat pengawasan perbatasan, hingga mendukung operasi kemanusiaan. Terlebih, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas. Karena itu, Indonesia membutuhkan platform maritim yang mampu beroperasi dalam waktu lama di laut sebagai pusat komando, pendukung operasi pengamanan perbatasan, bantuan kemanusiaan, pencarian dan penyelamatan, maupun evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) apabila terjadi krisis di luar negeri. Nurul mengatakan, posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional membuat kemampuan menjaga wilayah laut menjadi semakin penting. Dengan memiliki kapal induk seperti Giuseppe Garibaldi, kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis akan semakin kuat. "Efek gentar bukan semata-mata soal kemampuan menyerang, tetapi bagaimana negara lain melihat bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjaga wilayahnya sendiri," tandas politisi Golkar ini. Kehadiran kapal ini, harap Nurul, akan meningkatkan kepercayaan diri TNI AL sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, kapal induk berusia sekitar 40 tahun itu tetap memerlukan evaluasi teknis secara menyeluruh agar dapat dioperasikan secara optimal. Usia kapal, lanjut dia, memang menjadi perhatian. Namun, apabila kondisi teknisnya masih baik dan proses modernisasi dilakukan secara tepat, kapal ini tetap memiliki nilai strategis yang besar. "Yang jauh lebih penting adalah transfer pengetahuan, pengalaman operasional, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam mengoperasikan kapal induk," kata legislator asal Jawa Barat ini. Nurul menilai, hibah tersebut juga memberikan keuntungan dari sisi anggaran negara, dibandingkan membeli kapal induk baru yang nilainya dapat mencapai miliaran dolar AS. Karena itu, hibah dari Italia dinilai menjadi solusi yang jauh lebih efisien. Negara tidak mengeluarkan biaya pengadaan sebesar membeli kapal baru. TIF Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 22 Juli 2026 dengan judul "Setujui Hibah Kapal Induk DPR Dukung Modernisasi Kekuatan Laut Indonesia" Tags : Berita Lainnya